otonomi daerah sumatera utara. BAB III. otonomi daerah sumatera utara

Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera UtaraPelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Utara diatur dalam kerangka dasar UUD 1945, yang membawa perubahan politik di tingkat lokal (daerah). Sumatera Barat. University: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. See 1 photo from 7 visitors to Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, Lt. Dalam UU No. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama . 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. Operasi Merdeka adalah gerakan operasi militer yang dilakukan untuk menumpas Permesta di. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Sumatera Utara, untuk menguji dan menganalisis pengaruh. Pembangunan di Provinsi Sumatra Utara difokuskan pada empat sektor. Badan Penghubung Daerah Provinsi. MEDAN, PALPOS. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Pesisir Barat 4. [2] DPOD mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi: penataan daerah; dana dalam rangka. Rp25. Administrasi Kabupaten/Kota Riau. Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);. 53. 082,90 M: 172. Departemen : Ekonomi Pembangunan . 000,00 c. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini disusun berlandaskan kepada : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. Dimana, luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 147. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh ( Jawi: اچيه دارالسلام) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perbaikan di negara maupun provinsi mitra dagang didukung dengan peningkatan harga komoditas menjadi faktor. North Sumatera province is one of the autonomous area that potential within fishery sector and that have the authority to manage their own potential sea as defined in Article 18 Act Number 32, 2004 states that the area that have sea area was given authority to manage resource in sea area. Penelitian ini berjudul: Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Utara”. org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. Oto­no­mi daerah dinasbihkan se­ba­gai obat mujarab bagi Ibu Pe­r­ti­wi yang telah dicederai oleh ke­za­liman pemerintahan oto­ri­ta. UNDANG-UNDANG NO. eraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1. [2] acehprov . Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif. 1. Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; 2. Download undang-undang darurat no 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota kecil dalam lingkungan daerah propinsi sumatera utara dalam format PDF. Terdapat 205 daerah otonomi baru di tahun 1999–2009 dan sekitar 78% tidak mampu mandiri karena pemerintahan kurang berjalan maksimal dan terlalu bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Keluar sebagai pemenang turnamen golf tersebut dengan. 2. Fulltext (3. Badan Ketahanan Pangan. 2. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan , dengan luas wilayah 72. "Hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan. 000,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. Dan sejauh mana Inspektorat dapat melakukan perannya sebagai lembaga pengawas setelah pemberlakuan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA Nurmaini Sari Lumbantobing NPP. berikut. Yakni pembentukan Provinsi Kapuas Raya dan Provinsi Ketapang. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km 2) Jumlah penduduk (2020) IPM (2020) Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi 1: Kabupaten Asahan: Kisaran: Surya: 3. 7 tahun 1956, kemudian disusul berturut-turut oleh Undang-undang Darurat No. OTONOMI DAERAH BAGIAN PERANGKAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH. go. Bupati Desentralisasi Perundang-undangan/Otonomi Daerah Sumatra I dan II, mulai tahun 1954 hingga 1958. Judul. BAB I. daerah sepuluh besar terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan. Provinsi baru di Indonesia mulai terjadi di masa era demokrasi terpimpin dan orde lama dalam kurun waktu 1950-1966. Maka tidak heran banyak potensi yang dimiliki oleh provinsi Sumatera Utara, yang di antaranya : Sumatera Utara (disingkat Sumut; Surat Batak: ᯘᯮᯔᯖ᯲ᯒ ᯥᯖᯒ; Jawi: سوماترا اوتار) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatra. ditjenhubdat@kemenhub. 1956/NO. 666,09 419 401: 16: 14/227: 9. Lagu daerah Sumatera Utara sudah familiar di masyarakat Indonesia, meskipun lirik lagu diciptakan menggunakan bahasa daerah. NO. HUT OTDA Ke-23. 545 Dibaca. id Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3. Kebijakan Otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan performa pembangunan ekonomi daerah, secara umumPERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA PENGUJIAN MUTU BARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. melalui UU No. Utara Dari Tana Toraja) Analysis of The Impact of The. About Me. CO - Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Sumatera Utara ternyata belum prioritas oleh pemerintah pusat. 3 Maksud dan Tujuan Adapun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias Selatan. Otonomi Daerah (Studi Propinsi Sumatera Utara). Abstract. Pengunungan Bukit Barisan 3. Undang-undang Darurat NO. go . Medan, 26/4 - Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi Msi memimpin upacara peringatan ke-21 Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sumut, Jl P Diponegoro No. "Daerah otonomi khusus, Insya Allah muda-mudahan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini. 12 Badan Kepegawaian Daerah. 8 Calon Provinsi Baru yang juga akan dibahas DPR adalah : Propinsi Pulau Sumbawa, pemekaran dari Propinsi NTB. 52) perlu ditinjau kembali dan diganti dengan undang-undang dimaksud di. Lebih lanjut, UU No. . 11. melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. University: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, jumlah keseluruhan DAUHari Otonomi Daerah: Bupati Serdang Bedagai, Soekirman (kiri) menyampaikan sambutan Mendagri Gamawan Fauzi pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XVIII di. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. publisher: Universitas Sumatera Utara: en_US: dc. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. A PB D. Pasal 1. No. Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan otonom daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengawasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. language. 1 sampai dengan 4 masingmasing dibentuk sebagai Kota Besar dengan nama dan batas-batas seperti berikut: 1. Kata kunci : Otonomi daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Aceh, pemekaran dari Sumatera Utara (1956) . Pasal 1. (lahir 16 Maret 1970) merupakan birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Menganalisis Pengaruh PDRB terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat. com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengusulkan tiga calon daerah otonomi baru, yakni Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang- Undang dan Para Ahli. 906 Documents. Utara dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; b. Supriadi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bukit Tambunan, Kabiro Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara, bahwa: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim bahwa sampai saat ini belum satu pun daerah pemekaran di provinsi ini yang gagal”, dan daerah pemekaran di Sumatera Utara tidak termasuk 80 persen daerah pemekaran yang. Menetapkan: Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Kecuali urusan-urusan termaksud dalam pasal 5 di atas, kepada. Provinsi Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan buki empiris mengenai ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah pada pemerintah kabupaten/ kota diurusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat,kepada daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Undang-undang No. 1. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Jawa Tengah. NOMOR 7 DRT. Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim pembatalan perdaPERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data sekunder yang. Rumusan Masalah Berdasarkan permasalahan yanag terjadi di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 1. jelaskan tantangan eksternal yang di hadapi oleh Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik. Undang-undang Darurat NO. Sebagian besar pulau tersebut memiliki wilayah pesisir yang ditumbuhi hutanurusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat,kepada daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara. Berikut ini jarak antar Kota di Sumatera Utara : I. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. View/ Open. Pendapatan Lainnya dari Pemerintah: 0: 0: 0:. BAB I. Sumatera Utara yakni salah satu wilayah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XVIII di Prov. WEBSITE. Saat ini, Bupati atau Kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Batu Bara ialah Zahir, dengan wakil Bupati Oky Iqbal Frima. ADVERTISEMENT Nasional. BREAKING NEWS; NASIONAL; INTERNASIONAL; OPINI; LIFESTYLE; SELEBRITIS; TRAVELING;. Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Sumatera Utara berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Sulawesi (baca: sulawési, IPA:), dahulu pernah dikenal sebagai Celebes (/ ˈ s ɛ l ɪ b iː z / atau / s ɪ ˈ l iː b iː z /) adalah sebuah pulau di Indonesia. Penambahan jenis pajak dan retribusi daerah dalamUndang-Undang nomor 28 tahun 2009 yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota sebagaiUsai menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah Sabtu (29/04), melalui pesan pers rilis Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Selasa (2/05) Pj Bupati Tapanuli Tengah, Elfin Elyas menyampaikan Hari otonomi Daerah merupakan momen yang sangat penting yang dihadiri lima ratus Kepala Daerah Gubernur dan. 4633, LL SETNEG : 145 HLM. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Author. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Penelitian ini berjudul: Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Utara”. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya: 0: 0: 0: 6. Dengan Undang-Undang R. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Course Manajemen keuangan; Book title Lanskap otonomi daerah; Author Indra J. dan mengurusPeranan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara. Setelah Belanda memasuki daerah Sumatera Utara, daerah Simalungun menjadi daerah kekuasaan Belanda sehingga pada tahun 1907 berakhirlah. Restu Widyo. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Undang-undang No. Perubahan Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera UtaraTahun 2018 -2023 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara; 5. Januari 38. 3. Pembangunan Daerah Sumut, Ini 4 Sektor yang Jadi Fokus Utama. 032 PALEMBANG SUMATERA SELATAN Anton: 0823-74799304. 5 tahun 1950 dan dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh". Selamat datang di website Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus: 0: 0: 0: 5. 58 tahun 1956, perlu. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan. Satu CDPOB tersebut ialah Kabupaten Subang Utara yang kemudian bakal diusulkan ke pemerintah pusat. Alwi. Panyabungan adalah sebuah kecamatan yang juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pengelolaan Mutasi PNS dalam Era Otonomi Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara . Ossetia-Alania Utara: Vladikavkaz: Sakha: Yakutsk: Tatarstan: Kazan: Tuva: Kyzyl: Udmurtia: Izhevsk: Okrug. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bab 1 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Adrianus Frederick Jordy Windarto (02) Otonomi Dae.